Bandung –
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pejabat negara dan pejabat publik yang dinilai gagal menjalankan amanah rakyat, namun tetap bertahan di kursi kekuasaan tanpa menunjukkan rasa tanggung jawab moral.
Menurut Agus Chepy, jabatan publik bukanlah hak milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena itu, pejabat yang terbukti tidak mampu bekerja, tidak memahami tugasnya, sering membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, atau justru menjadi beban bagi negara, seharusnya memiliki keberanian untuk mengundurkan diri.
“Kalau merasa tidak kompeten, tidak mampu bekerja, tidak memahami persoalan rakyat, dan justru menjadi beban bagi masyarakat, sebaiknya mundur. Jangan memaksakan diri mempertahankan jabatan hanya demi fasilitas, kekuasaan, atau kepentingan kelompok tertentu. Sadar dirilah,” tegas Agus Chepy.
Ia menilai bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, ukuran keberhasilan pejabat publik bukanlah seberapa lama mereka duduk di kursi kekuasaan, melainkan seberapa besar manfaat yang mereka berikan kepada masyarakat.
Menurutnya, rakyat semakin muak melihat berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik, sementara para pengambil keputusan terkesan lebih sibuk menjaga citra dibanding menyelesaikan persoalan nyata.
Kritik untuk Seluruh Pejabat Publik
Agus menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada individu tertentu, melainkan kepada seluruh pejabat negara dan pejabat publik yang memiliki kewenangan mengelola uang rakyat dan mengambil keputusan strategis.
Mereka antara lain meliputi:
Presiden dan Wakil Presiden;
Menteri dan Wakil Menteri;
Kepala lembaga negara;
Kepala badan pemerintah;
Gubernur dan Wakil Gubernur;
Bupati/Wali Kota beserta wakilnya;
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
Direksi dan komisaris BUMN maupun BUMD;
Pejabat eselon di kementerian dan pemerintah daerah;
Kepala dinas, kepala badan, kepala biro, hingga pejabat teknis yang menggunakan anggaran negara.
Menurut Agus, setiap jabatan publik melekat dengan tanggung jawab yang besar karena seluruh biaya operasional, fasilitas, gaji, tunjangan, kendaraan dinas, rumah dinas, hingga perjalanan dinas berasal dari uang rakyat.
“Rakyat bekerja keras membayar pajak. Maka sangat tidak pantas apabila ada pejabat yang kinerjanya minim, prestasinya tidak jelas, tetapi fasilitas negara terus dinikmati. Ini bukan soal suka atau tidak suka, melainkan soal tanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.
Jabatan Bukan Tempat Belajar dengan Mengorbankan Rakyat
Lebih lanjut, Agus menyoroti fenomena sejumlah pejabat yang dinilai sering mengeluarkan kebijakan kontroversial, berubah-ubah, tidak terukur, bahkan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kesalahan dalam dunia pemerintahan tidak bisa disamakan dengan kesalahan biasa karena dampaknya bisa dirasakan oleh jutaan rakyat.
“Jabatan publik bukan tempat uji coba. Bukan laboratorium untuk belajar dari kesalahan yang dampaknya dibayar rakyat. Kalau tidak siap memimpin, jangan memimpin. Kalau tidak paham tugasnya, jangan memaksakan diri menduduki jabatan strategis,” katanya.
Ia menambahkan bahwa bangsa ini membutuhkan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan memahami persoalan masyarakat secara nyata.
Evaluasi Total terhadap Kinerja Pejabat
PPWI Jawa Barat juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pejabat-pejabat yang dinilai gagal mencapai target pelayanan publik, gagal mengendalikan pemborosan anggaran, atau tidak mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan rakyat.
Menurut Agus, budaya “asal bapak senang”, saling melindungi sesama elite, dan mempertahankan jabatan meskipun gagal bekerja harus segera diakhiri.
“Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang pandai berpidato tetapi miskin prestasi. Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang sibuk pencitraan tetapi gagal menyelesaikan persoalan. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang bekerja, bukan sekadar tampil,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Agus mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah hak yang melekat selamanya. Setiap jabatan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun di hadapan rakyat yang telah memberikan kepercayaan.
“Jangan tunggu dimarahi rakyat. Jangan tunggu dicatat sejarah sebagai pejabat gagal. Jika memang tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, mundur secara terhormat jauh lebih mulia daripada bertahan dan terus menjadi beban bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya. (JO JN)
